AD/ ART

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI INDONESIA

(INDONESIAN OCCUPATIONAL MEDICINE ASSOCIATION)

 

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dokter-dokter Indonesia yang mendalami ilmu Kedokteran  Okupasi dan berperan serta secara aktif dalam pengembangan kedokteran okupasi menyadari sepenuhnya bahwa:

1. Berkembangnya jenis pekerjaan, meningkatnya jumlah pekerja, bertambahnya jumlah dan jenis industri dan makin meningkatnya potensi bahaya di lingkungan kerja, dapat meningkatkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

2. Penanganan penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, bencana dan kedaruratan medik yang berkaitan dengan risiko akibat pekerjaan serta upaya penanggulangan terhadap risiko tersebut merupakan bentuk pelayanan Kedokteran Okupasi yang perlu lebih ditingkatkan perannya.

3. Masalah dalam pelayanan Kedokteran Okupasi antara lain berkaitan dengan peran dan kualitas manajemen, kondisi kerja dan lingkungan kerja, kesadaran pekerja, tenaga pelaksana K3 serta jangkauan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Kesehatan yang mencantumkan kesehatan kerja sebagai salah satu upaya kesehatan.

4. Pengamalan Ilmu Kedokteran Okupasi merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk menciptakan pekerja yang sehat dan produktif, yang senantiasa harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi mutakhir sesuai dengan etika dan ketentuan hukum serta perundang-undangan.

5. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, segenap spesialis kedokteran okupasi bersepakat untuk menghimpun diri dalam organisasi Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI) yang dalam hubungan internasional disebut sebagai Indonesian Occupational Medicine Association (IOMA) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

  

Bab I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN SIFAT

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia, disingkat PERDOKI. 

Pasal 2

Dalam hubungan internasional digunakan nama Indonesian Occupational Medicine Association disingkat IOMA. 

Pasal 3

PERDOKI didirikan  di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Pasal 4

Kepengurusan Pusat PERDOKI berkedudukan di Jakarta. 

Pasal 5

PERDOKI adalah satu-satunya organisasi Kedokteran Okupasi yang menghimpun  para Spesialis Kedokteran Okupasi, bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai oleh  Sumpah Dokter Indonesia serta mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia pada umumnya dan Kode Etik Profesi Kedokteran Okupasi pada khususnya.

 

 

BAB II

AZAS

 

Pasal 6

PERDOKI berazaskan Pancasila

 

 

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

 

Pasal 7

Tujuan :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip Kedokteran Okupasi sebagai inti upaya kesehatan kerja.

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Okupasi.

c. Membina dan mengembangkan profesi anggota.

d. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

 

Pasal 8

Usaha :

a. Membangun kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat yang memiliki tujuan sejalan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan ilmu Kedokteran Okupasi.

b. Menghimpun segenap Spesialis Kedokteran Okupasi  di Indonesia dalam semangat kesejawatan.

c. Meningkatkan kemampuan profesional  anggota melalui penyelenggaraan kegiatan ilmiah.

d. Memasyarakatkan K3 khususnya Kedokteran Okupasi sebagai inti upaya kesehatan kerja.

e. Memelihara dan meningkatkan hal-hal yang terkait dengan kedudukan dokter spesialis Kedokteran Okupasi sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.

f. Mengadakan kerjasama usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PERDOKI.

 

Bab IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota terdiri atas:

a. Anggota biasa

b. Anggota muda

c. Anggota luar biasa

d. Anggota kehormatan

  

Bab V

ORGANISASI

 

Pasal 10

a. Organisasi PERDOKI terdiri atas Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Pertimbangan,

b. Badan Legislatif di tingkat pusat adalah kongres dan di tingkat cabang adalah rapat anggota

c. Badan Eksekutif adalah pengurus pusat, dan pengurus cabang perhimpunan.

d. Badan Pertimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan untuk masalah etik, hukum, keahlian dan atau profesi kepada pengurus dan atau anggota.

 

 

Bab VI

KEKAYAAN

 

Pasal 11

Kekayaan Perhimpunan diperoleh dari :

a. Uang pangkal keanggotaan

b. Uang iuran keanggotaan

c. Usaha-usaha lain  baik di dalam negeri maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

  

Bab VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar PERDOKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional PERDOKI yang sah.

  

Bab VIII

PEMBUBARAN PERDOKI

 

Pasal 13

Pembubaran PERDOKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional PERDOKI yang sah dan khusus diadakan untuk itu.

 

 Bab IX

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PERDOKI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PERDOKI.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI

INDONESIA

(INDONESIAN OCCUPATIONAL MEDICINE ASSOCIATION) 

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

KETENTUAN

a. Anggota Biasa adalah Spesialis Kedokteran Okupasi yang berkewarganegaraan Indonesia dan telah menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

b. Anggota Muda adalah dokter Magister Kedokteran Kerja dan dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis kedokteran okupasi yang berkewarganegaraan  Indonesia dan telah menjadi anggota IDI

c. Anggota Luar Biasa adalah Spesialis Kedokteran Okupasi Warga Negara Asing yang bergerak dalam   bidang kedokteran okupasi di Indonesia dan diangkat oleh PERDOKI.

d. Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa dalam pengembangan bidang Kedokteran Okupasi atau PERDOKI dan diangkat oleh PERDOKI.

Pasal 2

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

a. Anggota Biasa dan Anggota Muda mendaftar ke Cabang setempat sesuai domisili tempat tinggal dengan mengisi surat permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan .

b. Dalam hal di daerah domisili belum ada Cabang PERDOKI, maka pendaftaran dilakukan  ke Pengurus Pusat.

c. Anggota  Luar Biasa dan Anggota Kehormatan  diangkat oleh PERDOKI dan disahkan oleh Kongres Nasional atau Musyawarah Kerja (Muker) setelah memenuhi persyaratan  yang ditetapkan.

 

Pasal 3

HAK ANGGOTA

a. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada Pengurus, mengikuti program-program Perhimpunan, memilih serta dipilih.

b.  Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan  pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan secara lisan dan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti Program-program Perhimpunan, tetapi tidak mempunyai hak memilih atau dipilih.

c. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Muda berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas PERDOKI dan atau pekerjaannya di bidang Kedokteran Okupasi sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan dan Kode Etik yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN ANGGOTA

a. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa[u1] berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter, tunduk dan patuh kepada Kode Etik Kedokteran Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERDOKI serta segala peraturan dan keputusan Organisasi serta janji PERDOKI.

b. Setiap anggota berkewajiban  menjaga dan mempertahankan kehormatan PERDOKI serta berperan aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan PERDOKI.

c. Anggota Biasa, Anggota Muda dan Anggota Luar Biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran keanggotaan yang telah ditetapkan oleh Kongres

d. Pembayaran iuran anggota sesuai domisili tempat tinggal yaitu ke cabang PERDOKI setempat. Untuk daerah yang belum ada cabang PERDOKI, dilakukan langsung ke Pengurus Pusat.

Pasal 5

KEHILANGAN KEANGGOTAAN 

a. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.

b. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan AD/ART PERDOKI serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PERDOKI.

Pasal 6

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

a. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

b. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus sesudah didahului dengan tiga kali peringatan tertulis.

c. Paling lama enam bulan sesudah pemberhentian sementara, Pengurus dapat merehabilitasi atau mengukuhkan pemberhentian tersebut setelah melalui rapat pengurus dan Badan Pertimbangan.

d. Dalam hal luar biasa Pengurus dapat melakukan pemberhentian anggota secara langsung.

 

Pasal 7

PEMBELAAN

a. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri di hadapan Muker atau Kongres.

b. Anggota yang dikenakan pemberhentian termasuk pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk meminta bantuan kepada badan pertimbangan.

c. Bila dipandang perlu anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaan pada Kongres.

d. Pembatalan atau pengukuhan tindakan pemberhentian tersebut ditetapkan melalui keputusan Kongres.

 

 

BAB II 

ORGANISASI

 

Pasal 8 

KONGRES

a. Status :

1. Kongres merupakan Badan legislatif tertinggi PERDOKI

2. Kongres merupakan Forum musyawarah anggota PERDOKI

3. Kongres diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun

4. Dalam keadaan luar biasa, kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 dari jumlah anggota biasa

5. Peserta Kongres adalah semua anggota.

6. Pada saat Kongres berlangsung dapat diselenggarakan sidang atau temu ilmiah.

 

b. Kekuasaan dan wewenang

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, rencana strategis dan rencana kerja sebagai dasar kerja PERDOKI.

2. Menilai pertanggungjawaban pengurus berkenaan dengan amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.

3. Memilih Ketua Umum PERDOKI, Kolegium Kedokteran Okupasi, dan Badan Pertimbangan.

 

c. Tata Tertib Kongres 

1. Kongres diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh Pengurus.

2. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres.

3. Panitia Pengarah Kongres adalah pengurus yang bertanggung jawab mempersiapkan materi serta mengarahkan jalannya Kongres untuk mencapai tujuan.

4. Kongres dihadiri oleh anggota, pengurus, badan pertimbangan, peninjau dan undangan PERDOKI.

5. Kongres dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertigadari jumlah anggota biasa pada saat perhitungan kuorum.

6. Bila persyaratan kuorum tidak terpenuhi, kongres diundur paling lama satu kali dua puluh empat jam dan kemudian Kongres dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah kehadiran anggota biasa.

7. Peserta Kongres mempunyai hak bicara.

8. Hak memilih dan dipilih hanya dimiliki oleh anggota biasa.

9. Kongres dipimpin oleh seorang ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.

10. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan ketua Kongres dipimpin oleh ketua panitia pelaksana Kongres. 

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

 

Pasal 9

RAPAT ANGGOTA

a. Status

1. Rapat anggota merupakan badan legislatif tertinggi PERDOKI di tingkat cabang.

2. Rapat anggota merupakan forum musyawarah anggota PERDOKI di tingkat cabang.

3. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

4. Dalam keadaan luar biasa, rapat anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota biasa.

5. Peserta rapat anggota adalah semua anggota.

6. Pada saat rapat anggota berlangsung  dapat diselenggarakan sidang atau temu ilmiah.

 

b. Kekuasaan dan Kewenangan

1. Menetapkan rencana kerja pengurus PERDOKI Cabang.

2. Menilai pertanggungjawaban pengurus berkenaan dengan amanat yang diberikan oleh rapat anggota sebelumnya.

3. Memilih Ketua Cabang PERDOKI.

 

c. Tata Tertib Rapat Anggota

1. Rapat anggota diselenggarakan oleh panitia pelaksana rapat anggota yang dibentuk oleh Pengurus Cabang.

2. Panitia pelaksana rapat anggota bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan rapat anggota.

3. Panitia pengarah rapat anggota adalah pengurus yang bertanggung jawab mempersiapkan materi serta mengarahkan jalannya rapat anggota untuk mencapai tujuan

4. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus cabang, peninjau dan undangan PERDOKI

5. Rapat anggota dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota biasa pada saat perhitungan kuorum.

6. Bila persyaratan kuorum tidak terpenuhi, rapat anggota diundur paling lama satu kali dua puluh empat jam dan kemudian rapat anggota dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah kehadiran anggota biasa.

7. Peserta rapat anggota mempunyai hak bicara

8. Hak memilih dan dipilih hanya dimiliki oleh anggota biasa

9. Rapat anggota dipimpin oleh seorang ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.

10. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan ketua rapat anggota dipimpin oleh ketua panitia pelaksana rapat anggota. 

11. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang setidak bertentangan dengan tata tertib ini.

 

Pasal 10

MUSYAWARAH KERJA

a. Status :

1. Musyawarah kerja adalah rapat pengurus pusat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi.

2. Musyawarah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan.

3. Dalam keadaan luaar biasa musyawarah kerja dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh setengah jumlah anggota ditambah satu anggota.

 

b. Kekuasaan dan Wewenang

1. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Kongres, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.

2. Mempersiapkan materi Kongres yang akan datang

 

c. Tata Tertib Musyawarah Kerja

1. Musyawarah kerja diadakan oleh Pengurus bersama panitia pelaksana musyawarah kerja yang dibentuk oleh Pengurus

2. Panitia pelaksana musyawarah kerja bertanggung jawab tentang segi teknis penyelenggaraan  musyawarah kerja.

3. Musyawarah kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus.

4. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib  ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

 

Pasal 11

PENGURUS PERHIMPUNAN

a. Status :

1. Pengurus perhimpunan adalah badan eksekutif tertinggi PERDOKI.

2. Masa jabatan pengurus PERDOKI adalah tiga tahun

3. Ketua pengurus hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua maksimal dua kali masa jabatan.

4. Apabila ketua oleh karena suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya maka jabatan ketua dikosongkan  dan fungsi organisasi dijalankan oleh wakil ketua sampai ketua dapat menjalankan tugasnya kembali atau sampai Kongres berikutnya.

5. Pengurus perhimpunan sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Ketua Bidang yang secara kolektif melaksanakan kegiatan organisasi.

 

b. Kekuasaan, Wewenang dan Tanggungjawab.

1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan Kongres

2. Mengumumkan kepada seluruh anggota  hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, dan mempertanggung jawabkan pada Kongres berikutnya.

3. Membina hubungan dengan semua lembaga, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun luar negeri, khususnya lembaga yang berhubungan dengan Kedokteran Okupasi

4. Bertanggung jawab kepada Kongres

 

c. Tata Cara Pengelolaan 

1. Tata cara pemilihan Pengurus ditentukan oleh Kongres.

2. Ketua terpilih melengkapi kepengurusan perhimpunan selambat-selambatnya tiga puluh  hari setelah Kongres selesai

3. Pengurus menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus periode sebelumnya

4. Serah terima kepengurusan seperti termaktub  dalam ayat c (3) harus dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah terbentuk Pengurus lengkap.

5. Rapat Pleno dihadiri oleh segenap Pengurus dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

6. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini. 

 

 

Pasal 12

BADAN PERTIMBANGAN 

a. Status :

1. Badan Pertimbangan adalah Badan  yang memberikan pertimbangan kepada Pengurus dan atau Anggota untuk masalah sebagai berikut :

       a. Etika;

       b. Hukum;

       c. Keahlian; dan 

       d. Profesi

b. Badan pertimbangan bersifat  independen.

c. Kekuasaan dan Wewenang

1. Memberikan pertimbangan, nasehat dan bimbingan kepada Pengurus dan atau anggota

2. Membina pengembangan profesi Kedokteran Okupasi

 

d. Tata cara pengelolaan :

1. Ketua dan anggota Badan Pertimbangan dipilih dan dikukuhkan oleh Kongres.

2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART ini.

 

BabIII

KEPUTUSAN

 

Pasal 13

a. Semua keputusan PERDOKI dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

b. Bila musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil atas dasar perhitungan 

suara terbanyak.

 

Bab IV

LAMBANG

 

Pasal 14

a. Lambang PERDOKI mengandung unsur : Pekerja, Kedokteran dan Lingkungan Kerja.

b. Ukuran atribut dan lambang serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

c. Lambang panitia-panitia yang dibentuk oleh PERDOKI harus mencerminkan identitas PERDOKI.

 

 

 

Bab V

PERUBAHAN ANGGARAN  DASAR DAN RUMAH TANGGA

SERTA PEMBUBARANPERDOKI

Pasal 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

b. Rencana perubahan diajukan oleh Pengurus dan diumumkan kepada seluruh perangkat perhimpunan sekurang-kuranganya tiga bulan sebelum Kongres.

 

Pasal 16

PEMBUBARAN PERDOKI

a. Pembubaran perhimpunan hanya dapat dilakukan oleh Kongres selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa.

c. Setelah pembubaran segala milik perhimpunan akan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat itu atau diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres.

 

Bab VI

ATURAN TAMBAHAN 

 

Pasal 17

a. Setiap anggota perhimpunan wajib dan dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus  dan Badan Pertimbangan 

c. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Mei 2016

Pada : Kongres Nasional V PERDOKI

 

[u1]Konfirmasi ke KKI / IDI 

 

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI INDONESIA