Program Kerja

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI INDONESIA

(INDONESIAN OCCUPATIONAL MEDICINE ASSOCIATION)

 

 

GARIS BESAR STRATEGI PROGRAM KERJA

 

 

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN  OKUPASI INDONESIA

 

 

(PERDOKI)

 

 

TAHUN 2013-2016

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN

 

Garis besar Strategi Program Kerja PERDOKI 2013-2016 adalah program kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran PERDOKI, baik Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, Kordinator Willayah serta Badan Pertimbangan (Etik dan Profesi), sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian seluruh jajaran PERDOKI wajib menjabarkan Garis Besar strategi ini menjadi program kerja di kepengurusannya. World Health Organization (WHO) dan International Labour Organization (ILO) menekankan bahwa prioritas aksi global bagi kesehatan pekerja dalam 10 tahun mendatang meliputi instrument kebijakan kesehatan pekerja, promosi dan perlindungan kesehatan ditempat kerja, pelayanan kesehatan kerja, data-data sebagai dasar implementasi serta kesehatan pekerja pada kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan International Commission of Occupational Health (ICOH) pada world day on safety and health at work 2012 mengeluarkan deklarasi tentang perlunya upaya bersama dalam mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja terkait perubahan kebutuhan di tempat kerja dalam ekonomi global. Sejalan dengan itu, PERDOKI telah memprakarsai gerakan "hidup sehat, kerja produktif, bebas dari penyakit akibat kerja" yang tentunya harus diterapkan secara berkesinambungan. Disamping itu, sebagai organisasi profesi juga harus memperkuat organisasi serta membina profesi dan etika anggotanya.

 

II.  GRAND STRATEGI

 

Memperkuat infra struktur organisasi yang tepat dan dapat di audit.

Membangun sistem Pembiayaan organisasi yang tepat dan dapat di audit.

Membina kompetensi dan etika dokter spesialis okupasi dengan tersusunnya pedoman dan standar kompetensi atau layanan profesi  dan kode etik kedokteran okupasi yang up to date dan disosialisasikan agar dapat di terapkan oleh anggota.

Menyusun standar jasa medik yang dapat menjadi referensi pembiayaan layanan kedokteran okupasi dan disosialisasikan kepada anggota.

Berperan serta dalam membangun wilayah rujukan kedokteran kerja di berbagai wilyah Indonesia.

Berperan serta membangun pendidikan spesialis dari beberapa wilayah indonesia.

Membangun sistem pelayanan kedokteran okupasi terpadu.

Meningkatkan peran PERDOKI sebagai organisasi profesi dokter spesialis okupasi yang aktif dalam membangun kesehatan kerja.

Membangun hubungan kerjasama regional dan international.

 

III.  SASARAN STRATEGIS

 

1. Memperkuat infrastruktur organisasi disemua lini (Tingkat Pusat, Cabang dan Koordinator Wilyah)

 

a. Setiap anggota PERDOKI memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) dan NPA (Nomor Pokok Anggota) yang terstandar dan akurat.

b. Kepengurusan Pusat dan Cabang berjalan sesuai AD-ART PERDOKI.

c. Setiap kebijakan pengurus pusat diimplementasikan secara tepat oleh semua elemen  PERDOKI disemua lini.

d. Seluruh kegiatan PERDOKI terintegrasi dalam suatu database kegiatan dan data anggota yang up to date.

e. Semua aspirasi anggota PERDOKI ditangani melalui mekanisme operasional yang sistematis.

f. Setiap elemen organisasi terintegrasi dalam jaringan komunikasi yang cepat dan akurat.

2. Membangun sistem pembiayaan organisasi yang tepat dan mandiri

a. Setiap anggota mentaati ketentuan iuran anggota.

b. Cabang sebagai suborganisasi PERDOKI memberikan kontribusi pembiayaan/iuran anggota secara proporsional ke pengurus pusat sebagai organsasi induk.

c. Seluruh potensi pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat difungsikan untuk pembiayaan  organisasi secara transparan.

d. Sistem pengolahan keuangan mampu menjamin kelancaran operasional.

 

3. Membina kompetensi dan etika dokter spesialis kedokteran okupasi di Indonesia sesuai standar kompetensi dan kode etik PERDOKI :

a. Anggota dapat memperoleh Continuing Professional Devalopment (CPD) dengan akses yang mudah.

b. Jurnal PERDOKI bisa di dapat oleh anggota secara teratur.

c. Tersusunnya pedoman dan standar kompetensi/layanan profesi dan kode etik kedokteran okupasi yang up to date agar dapat di terapkan oleh anggota.

 

4. Membangun sistem pelayanan kedokteran okupasi terpadu

a. Tersusunnya standar jasa medik yang dapat menjadi referensi pembiayaan pelayanan kedokteran okupasi.

b. Terlaksananya etika rujukan dalam pelayanan kedokteran okupasi.

c. Terbitnya standar kompetensi/layanan profesi kedokteran okupasi yang jelas dan terpadu.

 

5. Meningkatkan peran PERDOKI sebagai organisasi profesi dokter spesialis okupasi yang aktif dalam pembangunan kesehatan kerja

a. Terlindunginya masyarakat khusunya masyarakat pekerja melalui penerapan layanan kedokteran okupasi.

b. PERDOKI dapat menjadi pusat informasi pelayanan kesehatan masyarakat pekerja.

c. PERDOKI berperan serta secara aktif dalam kegiatan lintas sektoral dan kemasyarakatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja.

d. Program pemberian occupational award dari pemerintah.

e. Berperan serta dalam upaya penurunan angka kecelakaan kerja secara bertahap.

 

6. Membangun hubungan kerjasama regional dan international

 

a. Terakomodirnya kepentingan PERDOKI dalam  organisasi kedokteran/kesehatan/keselamatan kerja regional dan international.

b. Menjalin kerja sama dengan organisasi, asosiasi pengusaha, semua instansi pusat daerah, institusi pendidikan, serta semua organisasi yang terkait kedokteran dan kesehatan kerja. 

c. Membangunkerja sama dengan organisasi di negara lain.

 

IV.  PENUTUP

Garis Besar Strategi Program Kerja ini merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran PERDOKI. Setiap tingkatan kepengurusan perlu  menjabarkannya dalam menyusun program kerja. Diluar strategi ini, terbuka bagi segenap jajaran PERDOKI untuk mengembangkan program-program khusus sesuai kebutuhan masing-masing selama tidak bertentangan dengan Garis besar ini serta AD-ART PERDOKI.

 

Ditetapkan di   : Jakarta

 

Tanggal            : 20 April 2013

Pada                 : Kongres Nasional IV PERDOKI

 

PERHIMPUNAN SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI INDONESIA